Wujudkan Listrik Desa Madang

Bendera Linggau Mura-

MUSIRAWAS – Belum terealisasinya janji perusahaan Mitra Abadi dan Banyu Biru yakni menyediakan fasilitas penerangan listrik di Desa Madang ternyata juga disesalkan oleh Camat Sumber Harta, H Burlian.

Buntutnya, saat ini pihak kecamatan siap membuat perundingan baru dengan instalatir lain yang bisa mewujudkan penerangan listrik di Desa Madang tersebut.

“Kita sangat mengharapkan lampu Desa Madang ini segera dapat terwujud, melalui instalatir yang ada. Selama ini ada dua instalatir yakni Mitra Abadi dan Banyu Biru, tapi sampai sekarang baik Mitra Abadi dan Banyu Biru belum menemui kita, sehingga sampai sekarang Desa Madang masih gelap gulita, dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Sumber Harta, 8 Desa sudah teraliri listrik, tinggal Desa Madang yang belum,”ujar H Burlian.

Atas dasar ini, kata Burlian, pihak kecamatan siap berunding dengan instalatir manapun yang sanggup untuk menyediakan KWH di Desa Madang.

“Kami siap untuk membuat perjanjian baru yang penting KWH bisa masuk, tidak hanya jual janji saja,”tegasnya.

Namun dengan catatan, masyarakat akan membayar apabila KWH benar-benar terpasang dan listrik sudah teraliri.

“Kalau KWH sudah terpasang disetiap rumah warga dan listrik benar-benar nyala maka kita akan bayar. Jadi sekali lagi, kita membuka pintu seluas-luasnya kepada instalatir manapun yang bisa menghidupkan listrik di Desa Madang ini,”katanya kembali menegaskan.

Burlian mengatakan, hubungan dengan Mitra Abadi sudah dua tahun lalu, sementara dengan Banyu Biru sudah setahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum ada realisasi.

“Waktu itu saya belum menjadi camat di Sumber Harta, konon kabarnya dengan masyarakat memang ada perjanjian tetapi kenyataannya belum terwujud juga, tapi untuk kami di Kecamatan belum ada perjanjian dengan pihak instalatir itu,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musirawas, H Zainal Arifin, mengatakan, saat ini ada dua kelompok di masyarakat Madang yang berbeda kepentingan.

Pertama yaitu masyarakat yang uangnya sudah diambil oleh instalatir sejak tahun 2007, yang sampai saat ini tidak bisa mewujudkan KWH reguler tersebut.”Nah nama instalatirnya silakan tanya ke Kades Madang, saya lupa,”pintanya.

Kedua, setelah sekian lama tidak masuk listrik maka ada sekelompok masyarakat lagi termasuk diantaranya adalah masyarakat yang sudah diambil uang oleh instalatir sebelumnya, meminta diwujudkan KWH curah, dengan instalatir Banyu Biru.

Menurut keterangan instalatir sebelumnya (yang sudah mengambil uang warga,red), lanjut Zainal, tidak bisa pasangnya KWH karena jaringan tidak standar.

“Tim saya dengan PLN sudah turun ke lapangan, sudah diperbaiki dan sudah diuji coba, api sudah masuk,”kata Zainal.

Kemudian, yang bisa memasang listrik itu alternatifnya adalah KWH curah, melalui CV Banyu Biru.

Rumusan di Pemkab Mura, pemasangan KWH curah yang jaringannya sudah dibangun oleh pemerintah derah, nilainya maksimum Rp 2,5 juta per KWH.

“Karena instalatir sebelumnya tidak bisa memasang KWH reguler, masyarakat mendesak minta dipasangkan melalui KWH curah. Sosialisasi KWH curah ini saya sendiri yang ke lapangan, kebetulan waktu itu sedang terjadi proses pemilihan Kepala Desa Madang, saya melakukan sosialisasi bersama PLN dan pihak terkait lainnya, saat itu masyarakat minta KWH curah dipasangkan, “jelas Zainal.

Waktu itu, tambah Zainal, dirinya juga menawarkan kalau memang KWH reguler yang dijanjikan instalatir itu ada silakan dipasang, tidak perlu KWH curah, tapi tidak ada jawaban, maka waktu itu disimpulkan didalam berita acara bahwa di Madang akan dipasang KWH curah dan ditandatangani oleh Kades Madang, disertai surat pernyataan pemprakarsa KWH curah yang siap bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi.

Tetapi di belakang kades menolak lagi, sehingga sampai saat ini KWH curah tidak bisa dipasang, karena yang terdaftar dan siap memasang hanya 50 warga, yang lain ditakut takuti oleh pihak tertentu bahwa ini bohong dan lain sebagainya.

“Jadi intinya penyelesaian masalah listrik di Desa Madang itu adalah masyarakat Madang itu sendiri, sementara kami pemerintah ini hanya memfasilitasinya saja, kami tidak bisa memaksa kalau masyarakat tidak mau, “pungkasnya.