Bendera Linggau Mura-
Perekrutan calon Panwas yang telah dilakukan oleh KPU Musirawas yang berujung pada ketidakjelasan nasib keenam calon Panwas tersebut, membuat calon Panwas menjadi gerah.
Bahkan menuding KPU Musirawas sebagai lembaga yang tidak bertanggung jawab, setelah membuka lowongan ternyata lowongan tidak ada.
“Intinya kami mempertanyakan kejelasan dari rekruitmen Panwas Kabupaten Musirawas, kami sudah diseleksi secara tertulis dan lulus 6 besar kemudian direkomendasikan ke DPRD Musirawas, namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang itu, “ujar M Amin, salah satu calon Panwas saat berada di DPRD Musirawas, Rabu (17/3).
“Kalau memang tidak ada kejelasan, alasannya apa ? kami juga ingin kepastian, kalau tidak mungkin kami ingin ada surat penghentian proses seleksi. Kalau ada kejelasan, maka kawan-kawan akan ada rencana lain, mungkin saja ada yang ingin jadi timses kalau memang tidak masuk, kalau sudah jelaskan kita tidak nunggu lagi, jelas memang itu tidak akan dibentuk, “jelas Amin.
“Kami juga mempertanyakan ke KPU Musirawas, kok sudah buka lowongan tetapi ternyata tidak ada lowongan, ini tidak bertanggung jawab, ini sebuah kebohongan public, bukan tidak mungkin kami akan melakukan upaya – upaya hukum,”kata Amin menegaskan.
M Amin juga menilai, Pilkada tanpa Panwas adalah cacat hukum.”Tidak bisa dibayangkan kalau nanti terjadi apa-apa, rekomendasi Panwas itukan ada dua kalau itu administrasi maka disampaikan ke KPU, kalau itu pelanggaran tindak pidana disampaikan ke kepolisian, Kalau tidak ada Panwas apa yang akan direkomendasikan, biasanya kalau ada permasalahan dilaporkan ke Panwaslu, sementara Panwaslu tidak ada,
Kalau mau jujur, tindak pidana pemilu itu kalau Panwas tutup mata tidak akan ditindaklanjuti, nah apalagi kalau tidak ada Panwas sama sekali, “bebernya.
Agar Pilkada ini tidak cacat hukum, kata dia, apapun bentuknya apa DPRD atau KPU untuk segera mengesahkan siapa Panwas yang sebenarnya.
Sementara itu, Divisi Teknis KPU Musirawas, Novriansyah, enggan memberikan komentar hingga keluarnya keputusan MK terkait masalah Panwas daerah